Perunggasan Nasional Kembali Bergejolak

Perunggasan Nasional Kembali Bergejolak

Pada 16 Oktober 2014, Brasil menggugat Indonesia ke WTO (DS484) terkait importasi daging ayam dan produk-produk ayam. Indonesia dianggap tidak konsisten dengan ketentuan organisasi perdagangan dunia itu. Keputusan WTO terkait gugatan ini diperkirakan akan keluar Mei 2017. Selain ancaman dari luar, perunggasan di dalam negeri juga tengah bergejolak. Se panjang awal 2017 harga telur dan ayam sedang terjun be bas karena terlalu banyak pa sokan. Menyikapi kedua hal ter sebut, pemerintah langsung mengeluarkan aturan un tuk meredam gejolak yang terjadi.

Respon WTO

Menyikapi kasus di WTO, pemerintah pun mengambil tindakan. Kementerian Pertanian (Kementan) mengeluarkan Per mentan 34/2016 tentang pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan Permendag 59/2016 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan. “Permentan 34/2016 sudah mengakomodir persyaratan yang sudah ada di WTO,” terang Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Direktur Kesehatan Hewan, Kementan yang hadir pada diskusi Indonesian Poul try Club (IPC) 2017 di Jakarta, Maret, silam. Permentan baru ini, lanjut Fadjar, menghilangkan larangan impor produk hewan tertentu kecuali dalam keadaan darurat. Kemudian, pemerintah juga menghilangkan periodisasi impor dan permohonan immpor dapat diajukan sewaktu-waktu. Permentan tersebut juga tidak lagi mensyaratkan realisasi impor sebesar 80%, memperluas cakupan penggunaan dan penjualan, serta tidak mengatur serapan daging lokal. Sementara itu, Permendag 59/2016 meng hilangkan harga referensi daging dan menghilangkan kewajiban menjadi Importir Terdaftar (IT) dan Importir Produsen (IP). Namun Kemendag tetap mempersyaratkan angka pengenal impor (API).

Gejolak Harga

Terkait gejolak harga ayam telur, se jumlah peternak layer (ayam petelur) terpantau melakukan demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta (30/3). Mereka mengeluhkan mahalnya harga jagung un tuk ba han baku pakan ternak dan serta anjlok nya harga telur di kandang peternak. Menanggapi aksi tersebut, I kKetut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) mengungkapkan, “Ada tujuh langkah yang dilakukan Kementan untuk mengatasi masalah perunggasan di hulu. Pertama, penerbitan Permentan Nomor 61 Ta hun 2016 tentang Penyediaan, Per edaran, dan Pengawasan Ayam Ras,” terang. Kemudian yang kedua, lanjut Ketut, Kementan akan membentuk Tim Analisis, Tim Asistensi, dan Tim Pengawas dalam mendukung pelak sanaan Permentan 61/ 2016. Ketiga, analisis daging dan telur ayam ras. Keempat, mengadakan pertemuan dengan stakeholder terkait dinamika perunggasan nasional. Lalu kelima, pemantauan ke pelaku usaha terkait pelaksanaan Permentan 61/2016 oleh Tim Pengawas Ayam Ras da lam kesiapan sertifikasi produk DOC Final Stock (FS).

Ke enam, penerbitan Surat Edar an Dirjen PKH No. 02926/SE/ PK.010/F/03/ 2017 tentang Pe ngurangan DOC FS Broiler, dan SE Dirjen PKH Nomor 03035/SE/ PK.010/F/03/2017 p e rihal Pengurangan DOC FS Jantan Layer. “Yang terakhir, Kementan me ner bitkan SK Mentan nomor 3035/ Kpts/PK010/03/2017 sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengurangan DOC FS Broiler, DOC FS Jantan Layer, dan DOC FS Ayam Layer,” terangnya. Kebijakan tersebut diputuskan dengan mempertimbangkan perhitungan potensi produksi DOC FS Broiler yang rata-rata 60 juta ekor/minggu. Sehingga, perlu di lakukan pengurangan produksi DOC FS Broi ler sebanyak 5 juta ekor/minggu se ca ra nasional dari pembibit PS Broiler de mi menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *