Categories
Uncategorized

Membangun Peternakan Perlu Harmonisasi Kebijakan

Prinsip dalam membangun peternak an di Tanah Air harus berlan daskan kajian akademik. Sifatnya tidak hanya sesaat, melainkan futuristik, rendah risiko, dan berdaya ungkit tinggi terhadap pembangunan peternakan.

Pendekatan tersebut, menurut Rochadi Tawaf, dapat dilakukan dengan berbasis pada kearifan budaya lokal. “Implementasi kebijakan harus menguntungkan secara ekonomis, dapat diterima secara sosiologis, dan harus feasible secara teknis serta dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha,” ungkap Peneliti Senior Lembaga Studi Pembangunan Peternakan Indonesia (LSPPI) tersebut belum lama ini di Jakarta.

Jangan Menimbulkan Polemik

Dalam rangka mengejar ketersediaan produksi daging sapi dalam negeri, pe merintah telah mengambil beberapa kebi jakan. Namun seharusnya kebijakan ter se but tidak kontra produktif dalam mem bangun peternakan. Menurut Rochadi, ada tujuh kebijakan yang menimbulkan polemik.

Pertama, Sekjen Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) itu menyebut, larangan penggunaan hormon pertumbuhan yang tertuang dalam UU 41/2014 pasal 22 ayat 4C. Konsistensi kebijakan ini tidak sejalan dengan realita. Pasalnya, baik importasi daging maupun sapi malah berasal dari negara-negara yang menggunakan hormon pertumbuhan. Kedua, isi UU 41/2014 pasal 36B ayat 5 terkait kebijakan lama pemeliharaan penggemukan sapi potong minimal 120 hari.

Padahal, jelas Dosen Fakultas Peternakan Unpad itu, peternak mencari waktu tercepat untuk menghasilkan pertam bahan bobot badan optimal. Bukan diukur dengan lamanya waktu pemeliharaan. Ketiga, perubahan pendekatan pemba ngun an dari produksi ke harga daging sapi, tercantum dalam Permendag 699/2013. “Kebijakan ini lebih berpihak kepada kon su men.

Kebijakan harga sebaiknya digu nakan sebagai rujukan, bukan patokan,” paparnya. Keempat, Permentan 49/ 2016 ke 02/ 2017 pasal 15 tentang perubahan bobot badan pada impor sapi bakalan dari 350 kg menjadi 450 kg. Hal ini menurunkan pendapatan pada usaha penggemukan. Kelima, membebaskan impor daging dan sapi, tertuang dalam Permentan No 17/2016, 34/2016 dan Permendag 59/2016. Kebijakan ini berpengaruh terha dap penurunan volume pemotongan sapi di RPH/TPH.

Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), Asnawi turut menjelaskan, kebijakan impor daging kerbau beku belum mampu menekan ge jolak harga daging sapi, apalagi tanpa infrastruktur yang memadai. Keenam, PP 4/2016 dan SK Mentan No.2556/2016 mengenai dibukanya keran impor dari negara yang belum bebas PMK.

Tentu saja kebijakan ini jelas bertentangan dengan UU No. 41. Terakhir, rasio impor sapi 1:5, bakalan dengan indukan yang tercantum dalam Permentan 02/2017 pasal 7.

Memperhatikan Peternak

Petenak asal Lampung, Nanang P. Subendro mengungkapkan, kehadiran pe ternak sangat penting demi terwujudnya target swasembada daging pada 2026. Masyarakat, terutama kaum muda, bisa saja mengganggap peternakan bukanlah usaha yang menarik.

Peminatnya akan semakin berkurang sejalan dengan usaha yang kurang menguntungkan. Kebijakan harga daging murah, ulas Nanang, ku rang mendorong usaha peternakan sapi lokal. Belum lagi biaya produksi sapi yang naik setiap tahun. “Kebijakan sebaiknya lebih menyentuh peternak lokal,” sarannya. Sebagai solusi, Rochadi menimpali, pemerintah perlu menciptakan iklim kon du sif dengan melalui harmonisasi regulasi atau kebijakan yang berlandaskan kajian ilmiah berkredibilitas.

“Membuat usaha peternakan sapi berkelanjutan, bukan sekadar komoditas tetapi sumber daya. Menjadikan peternakan sebagai usa ha yang menguntungkan dan mampu memberikan kesejahteraan bagi peternak,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *